Download Doc Contoh surat penawaran pekerjaan

Untuk mengikuti proyek biasanya diawali dengan surat penawaran, surat penawaran ini merupakan salah satu syarat untuk dapat mengikuti suatu lelang / proyek. Setidaknya ada beberapa hal yang harus dijelaskan pada surat penawaran :

1. Kop Surat
2. Tanggal pembuatan surat
3. Nomor Surat
4. Tujuan
5. Pekerjaan dan Rincian Harga
6. PPN atau belum
7. Jangka waktu penawaran
8. Nama pejabat

Berikut adalah contoh dari surat penawaran, semoga bisa membantu.

Download dokumen penawaran disini

Retensi Proyek Konstruksi

Secara umum, hampir semua proyek konstruksi menggunakan retensi sebagai salah satu metode pembayaran. Dari sisi kontraktor tentu saja retensi ini berguna untuk memastikan pekerjaan yang dilakukan oleh subkontraktor benar dan berjalan normal selama masa retensi. Biasanya retensi pada proyek konstruksi adalah 3 bulan dengan jaminan nilai 10% dari nilai proyek.

Ketika telah berlalu selama 3 bulan dari berita acara serah terima pekerjaan maka uang retensi bisa dicairkan, berikut adalah prosedur pencairan dana retensi:
1. Pastikan tanggal permintaan pencairan adalah 3bulan/90hari atau sesuai dengan lama retensi terhitung dari berita acara serah terima pertama
2. Buat dokumen berita acara serah terima pekerjaan kedua yang ditanda tangani oleh  pimpinan proyek
3. Kirim dokumen ke bagian keuangan perusahaan kontraktor

Seperti biasanya apabila menggunakan SCF maka pencairan kurang lebih 1 minggu terhitung dari dokumen di terima di perusahaan kontraktor atau 1 hari terhitung dari dokumen diterima di Bank Terkait.

Menjadi Subkon BUMN PT. Nindya Karya Persero

Salah satu lahan pekerjaan yang cukup bagus dan prospek adalah menjadi subkon sebuah BUMN di bidang kontraktor. Seperti telah kita tahu ada beberapa BUMN yang bergerak dibidang kontruksi seperti Adhi Karya, PP, Waskita Karya, Wijaya karya , Nindya Karya dll. Masing-masing BUMN tersebut memiliki lahan pekerjaan yang bisa di tunjang oleh perusahaan lainnya dalam bentuk Subkon.

Menjadi subkon perusahaan Konstruksi BUMN merupakan jenis pekerjaan yang cukup baik dikarenakan besarnya nilai pekerjaan dan kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan dibandingkan dengan mengikuti lelang pengadaan proyek pemerintah, berdasarkan pengalaman kami ada beberapa hal penting yang harus dipersiapkan untuk menjadi subkon BUMN.

1. Persiapan dokumen perusahaan secara lengkap
    Dokumen disini menyangkut akta perusahaan , SIUP, TDP, NPWP, SPKP, Pajak 3 bulan terakhir.

2. Buat/ Urus SIUJK dan SBU Konstruksi
    Memiliki SIUJK bukanlah hal yang wajib untuk sebuah perusahaan subkon tapi dengan memiliki SIUJK maka perusahaan akan mendapatkan potongan pajak PPH final yang lebih kecil. Bayangkan jika proyek yang anda dapatkan adalah 2 Miliar, jika tanpa SIUJK maka PPH yang terpotong adalah 80juta, sedangkan dengan SIUJK hanya 40juta saja yang terpotong

3. Buatlah tabungan/rekening di Bank pemerintah atau Bank Daerah
    Dengan memiliki rekening di Bank Pemerintah atau Bank Daerah maka memudahkan untuk kepengurusan Bank Garansi.

4. Pelajari tata cara mengurus Bank Garansi
    Pada artikel sebelumnya saya telah membahas bagaimana caranya mengurus Bank Garansi sendiri.Ini adalah hal penting untuk memastikan cash flow perusahaan tetap berjalan, ingat bahwa pencairan proyek dari BUMN memerlukan waktu yang kadang lama jadi pastikan anda mengurus bank garansi untuk mendapatkan uang muka.

5. Tanyakan kepada proyek manager ataupun Site Engineer tentang termin pembayaran dan pastikan termin pembayaran bisa dilakukan lebih dari 1 kali untuk menghindari penumpukan pekerjaan tanpa adanya pencairan dana. Pengalaman kami tentang pencairan dana bisa sampai 4 termin , ini sangat membantu untuk memutar arus kas agar perusahaan tetap berjalan

Demikian share pengalaman dari kami, semoga bermanfaat untuk rekan2 yang akan terjun  sebagai subkon dari BUMN bidang Konstruksi

Cara Membuat Perusahaan Baru PT

Memiliki Perusahaan adalah salah satu mimpi banyak orang, namun untuk melangkah dan memiliki perusahaan ada beberapa tahap yang harus dilalui, mulai dari persiapan tempat sampai dengan persiapan administrasi.

Langkah awal membuat perusahaan berbadan hukum PT adalah dengan mendatangi notaris. Disana kita akan diminta untuk menentukan nama perusahaan kemudian akan diminta pula untuk minimal 2 orang yang akan menjabat sebagai direktur dan komisaris, biasanya direktur dan komisaris tidak boleh satu KK (kartu keluarga).

Setelah selesai dan berjalan lancar kemudian akan terbit akta notaris, dari sinilah berbagai administrasi akan dibuat. Langkah selanjutnya adalah menunggu pengesahan dari Kemenkumham, waktu lama pengurusannya tergantung dari  berbagai faktor. Pengalaman kami menunggu lebih dari 6 bulan dikarenakan pergantian menteri dan pejabat-pejabat yang berwenang, normalnya kurang dari itu.

Setelah itu selanjutnya adalah membuat beberapa dokumen lainnya seperti : SIUP, NPWP, dan TDP. Untuk yang ingin mengikuti proyek atau tender usahakan juga mendaftar dikantor pajak untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Tanpa itu hampir mustahil bisa mengikuti proyek atau tender dikarenakan perusahaan tidak bisa menerbitkan faktur pajak.

Membuat perusahaan baru sebenarnya tidak terlalu rumit, terutama apabila memakai jasa notaris++ dimana anda tinggal duduk manis dan semua kelengkapan dokumen sudah siap.

pengalaman Dapat Surat Teguran Pajak

Beberapa hari yang lalu, perusahaan kami mendapatkan surat teguran dari kantor pajak setempat. Pada dasarnya surat teguran akan muncul apabila tidak adanya respon dari wajib pajak setelah diterbitkannya STP/SKPKB ataupun belum adanya pembayaran 30 hari sejak jatuh tempo, namun kali ini perusahaan kami belum menerima STP/SKPKB yang dimaksud.

Jangka waktu surat teguran adalah 21 hari sejak ditandatangani, ini berarti apabila telah lewat 21 hari maka akan terbit surat Paksa. Untuk itu kami mengurusnya dengan segera demi kebaikan bersama dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Pengalaman dari kami mengurus surat teguran ini cukup mudah, alhasil setelah di cek dan ricek ternyata surat teguran tersebut salah sehingga akan dibuat pembetulan STP yang akan dikirimkan kembali ke alamat perusahaan.

Berdasarkan pengalaman kami, berikut adalah alur dari pengurusan Surat Teguran Pajak:
1. Datanglah ke KPP segera mungkin, maksimal sebelum 21 hari dari tanggal Surat Teguran diterima
2. Bawa Surat Teguran tersebut dan hubungi bagian helpdesk
3. Nanti akan dibawa ke bagian Penagihan KPP setempat
4. Apabila belum menerima STP/SKPKB maka nanti akan di berikan salinan nya, silakan dicek n ricek kembali apabila dalam STP tersebut ada kesalahan hitung ataupun lainnya

Pada dasarnya KPP pajak memberikan pelayanan yang baik, jadi apabila kita mendapat surat teguran dari pajak segeralah untuk mendatangi KPP setempat untuk menindaklanjuti. Apabila Surat Teguran tersebut benar dan kita wajib membayar pajaknya, maka solusi terakhir adalah meminta tempo diperpanjang ataupun dibuat menjadi angsuran apabila kondisi keuangan perusahaan tidak memungkinkan untuk membayar pajak tsb.

Mengurus Bank Garansi sendiri

Dalam dunia proyek terutama proyek pemerintahan bidang konstruksi, bank garansi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan lagi, Hampir semua proyek dibidang konstruksi wajib menggunakan bank garansi. Bank Garansi digunakan sebagai garansi atas suatu proyek apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jenis Bank Garansi juga bermacam-macam, pada umumnya yang biasa digunakan dalam proyek pemerintahan adalah Bank Garansi untuk Pelaksanaan Pekerjaan(Performance Bond) Bank Garansi untuk Penerimaan Uang Muka Kerja (Advance Payment Bond), dan Bank Garansi untuk Tender (Bid Bond/Tender Bond).

Jasa pengurusan Bank Garansi sudah cukup banyak bersebaran di Internet, namun tidak ada salahnya untuk mengurus sendiri dikarenakan biaya yang dikeluarkan untuk mengurus sendiripun sangat terjangkau, berbeda jauh dengan menggunakan jasa yang ada.

Ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk mengurus Bank Garansi, berikut adalah tata cara pengurusan Bank Garansi berdasarkan pengalaman dari kami :

1. Buat kontra Bank Garansi
Untuk membuat kontra Bank Garansi salah satu caranya adalah melalui Jamkrindo atau Askrindo. Biasanya Bank Pemerintah maupun Bank BUMD hanya menerima kontra Bank Garansi dari Asuransi tsb

2. Setelah membuat kontra Bank Garansi selanjutnya adalah bawa berkas-berkas tersebut ke Bank Pemerintah atau Bank pemerintah daerah setempat.

proses pembuatan Bank Garansi secara umum memakan waktu kurang dari 1 minggu. Bank Garansi sangat berguna apabila digunakan untuk mencairkan uang muka ataupun retensi, dikarenakan akan sangat memudahkan dalam mengatur cashflow perusahaan dan membuat proyek berjalan dengan lancar.

Pembayaran SCF Bank Mandiri

Dalam perkembangan dunia proyek di pemerintahan maupun swasta saat ini ada beragam metode pembayaran yang biasa digunakan, salah satunya adalah pembayaran via SCF dari Bank Mandiri.
Pembayaran menggunakan SCF atau Supply Chain Financing ini tidak ada bedanya dengan pembayaran lainnya, masa pencairannya pun tergolong cepat. Apabila berkas proyek seperti invoice, faktur pajak, checklist, dan beberapa surat pernyataan lainnya selesai ditandatangani dan di approve maka untuk pencairannya hanya memakan waktu 1-3 hari.

Pengalaman kami sendiri ketika menggunakan SCF Mandiri ini tidak serumit yang dibayangkan, pada tahun 2014 ketika ada kerjasama antara kami dengan BUMN dibidang konstruksi (PT. Nindya Karya) untuk proses pencairan SCF pun relatif cepat, pada pencairan pertama memakan waktu 3 hari dikarenakan perusahaan kami baru pertama kali menggunakan SCF jadi harus membuat Surat Pernyataan Supplier terlebih dahulu dan didaftarkan di Bank Mandiri. Pada pencairan kedua dan selanjutnya proses yang berlangsung adalah 1 hari saja. Justru proses yang lama adalah approval dari pihak Kontraktor  dikarenakan panjangnya birokrasi dan pengecekkan.

Sekian, semoga share ini bermanfaat bagi para pelaku proyek, supplier dan kontraktor.

Thanks

DK